Suasana memanas mewarnai aksi warga di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ratusan warga yang menggarap lahan pertanian nyaris bentrok dengan petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan aparat kepolisian yang datang untuk melakukan pengukuran lahan.
Ketegangan pecah ketika petugas tiba di lokasi. Warga yang tidak terima dengan proses pengukuran lahan langsung melakukan aksi penolakan. Mereka membentangkan kayu dan membuat pagar darurat di sekitar lahan sebagai simbol penolakan keras atas kehadiran petugas BPN.
Aksi ini didominasi oleh kelompok marga atau pomparan Ompu Banggar. Salah satu warga yang vokal dalam penolakan tersebut adalah Anton Sihombing, yang mengaku sebagai cucu dari pemilik sah lahan tersebut dan memegang sertifikat resmi atas tanah yang kini disengketakan.
Sengketa tanah ini ternyata bukan cerita baru. Anton Sihombing sebelumnya telah melaporkan kasus ini ke Polres Tapanuli Utara beberapa bulan lalu. Ia merasa dirugikan setelah muncul klaim dari seorang warga yang secara sepihak menyatakan kepemilikan atas lahan tersebut, bahkan mengantongi surat tugas yang tidak diakui pihak keluarga Sihombing.
Situasi semakin pelik karena kedua belah pihak sama-sama bersikeras dengan hak masing-masing. Pihak BPN yang datang dengan pengawalan aparat juga tak luput dari sorotan, lantaran warga menilai proses pengukuran belum mendapat titik terang dan kejelasan status hukum.
Konflik agraria seperti ini bukan hal baru di daerah, dan kerap kali berujung pada ketegangan antara warga dan aparat. Harapan besar masyarakat adalah adanya kejelasan dan keadilan dari pemerintah agar konflik tak terus berkepanjangan dan memicu gesekan lebih luas.
Penulis: HAYYIL ZARKASI